10 PNS Dipecat karena Birahi dan Narkoba | Uri.co.id

Uri.co.id

Menu

10 PNS Dipecat karena Birahi dan Narkoba

Foto 10 PNS Dipecat karena Birahi dan Narkoba

Uri.co.id (10 PNS Dipecat karena Birahi dan Narkoba) , TARAKAN – Sebanyak 10 pegawai negeri sipil (PNS) di Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan dipecat tidak hormat gara-gara terjerat kasus asusila (birahi) dan narkoba.

Sanski tegas itu diberikan sebagai bentuk nyata dan upaya Pemkot Tarakan dalam memerangi peredaran narkoba di kalangan internal pemerintahan dan mengulangi tindakan asusila yan melibatkan PNS.

Wakil Walikota Tarakan, H K Arief Hidayat mengakui, dalam periode pemerintahannya bersama Walikota Tarakan, Sofian Raga, penjatuhan sanksi ini merupakan kedua kalinya. Sebelumnya pada 2015 lalu pihaknya memberhentikan 10 PNS karena kasus narkoba dan asusila.

“Jadi dalam periode pemerintahan kami yang kedua kalinya menjatuhkan hukuman disiplin, baik secara hormat maupun tidak hormat. Serta hukuman disiplin penurunan pangkat beberapa tahun. Kalau beberapa waktu yang lalu ada kurang lebih 10 orang, Yang ini ada 12 orang,” ujarnya.

Pada periode kedua ini, dari 12 PNS yang disanksi, 2 diantaranya diturunkan pangkatnya dan ditunda naik pangkat. Sementara 10 lainnya dipecat secara tidak hormat.

Penundaan kenaikan pangkat sendiri diberikan kepada satu orang pegawai yang telah lalai dalam menjalankan tugas atau tidak masuk bekerja selama berbulan-bulan.

Sementara hukuman penurunan pangkat diberikan kepada satu orang pegawai yang tersandung kasus narkoba yang telah dijatuhi hukuman maksimal 8 bulan penjara.

“Kalau hukuman penundaan kenaikan pangkat itu diberikan kepada pegawai yang mangkir beberapa bulan tidak masuk kerja. Ada juga yang terjerat kasus narkoba tapi hanya dijatuhi hukuman 5 sampai 8 bulan penjara, kami berikan sanksi penurunan pangkat. Jadi masih ada aturan yang memperbolehkan mereka kembali bekerja dengan pertimbangan harus membuat pernyataan tidak akan mengulangi lagi,” jelasnya.

Diungkapkannya, 10 pegawai lainnya yang mendapat sanksi pemecatan tidak hormat lantaran terlibat kasus narkoba dan asusila dengan hukuman di atas 5 tahun penjara.

12 pegawai yang masuk dalam daftar pemberiaan hukuman disiplin tersebut tercatat dalam satuan kerja pegawai daerah (SKPD) di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pendidikan (tenaga guru), Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora), Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DP2KA) dan Dinas Kelautan dan Perikanan Tarakan.

“Acara penetapan berlangsung tertutup, langsung dihadiri kepada dinas dengan penjagaan ketat dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP),” tandasnya.

Arief kembali menjelaskan, pemberian hukuman disiplin tersebut akan terus berlanjut. Bahkan dikatakannya, saat ini sudah ada daftar tunggu nama pegawai yang akan diproses untuk penjatuhan hukuman disiplin berikutnya.

Dan untuk menekan angka pegawai yang terjarat dalam kasus hukum terutama narkoba, dirinya berencana akan melakukan tes urine yang akan dilakukan secara mendadak dan acak keseluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Tarakan.

“Pemberian sanksi hukuman ini terus akan berlanjut. Dan saat ini telah berproses karena memang ada beberapa lagi pegawai yang akan kami berikan hukuman disipilin berikutnya. Jadi niat kami untuk memperbaiki bukan untuk mencari kesalahan orang lain. Untuk mengambil sikap, kami lakukan tes urine seluruh pegawai dan bila ada yang ketahuan langsung akan berikan hukuman disiplin,” bebernya.(red/itra/istya/ini/CLR)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Uri.co.id