Tarif Interkoneksi Harus Lebih Transparan dan Taat Aturan | Uri.co.id

Uri.co.id

Menu

Tarif Interkoneksi Harus Lebih Transparan dan Taat Aturan

Tarif Interkoneksi Harus Lebih Transparan dan Taat Aturan
Foto Tarif Interkoneksi Harus Lebih Transparan dan Taat Aturan

URI.co.id, Jakarta – Pemerintah diminta untuk membatalkan revisi perhitungan tarif interkoneksi yang diumumkan pada 2 Agustus 2016 karena dianggap melanggar Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2006 Pasal 1 tentang Interkoneksi.

"Perhitungan tarif interkoneksi yang diumumkan itu saya ibaratkan sebagai 'Dagelan Agustus' yang sama sekali tak lucu dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Itu harus dibatalkan dan dihitung lebih transparan serta taat aturan. Masa pemerintah menabrak aturan yang dibuat sendiri," kata Direktur Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMI) Kamilov Sagala, Senin (8/8/2016) di Jakarta.

Melalui keterangan tertulis, diungkapkan bahwa dalam perhitungan tarif interkoneksi yang dilakukan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) dan Kemenkominfo, melanggar aturannya sendiri.

"Hasil perhitungan ini adalah pemangkasan biaya interkoneksi yang menabrak kebijakannya sendiri. Ini sudah anti-demokrasi," ujarnya.

Jika merunut pada Peraturan Pemerintah No 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, Pasal 22 ayat 3 diberi ruang upaya hukum sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

"Jika tidak memenuhi unsur transparansi dan keadilan, penetapan tarif interkoneksi ini bisa ditindaklanjuti melalui peradilan. Sekarang kita tunggu, ada yang mau membawa ke pengadilan atau tidak, sebagai pembelajaran dalam mengambil sebuah kebijakan," tegasnya.

Sekjen Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi ITB, M Ridwan Effendi mengungkapkan, dalam perhitungan tarif interkoneksi terbaru pemerintah memaksa operator dominan menjual di bawah biaya jaringan.

(uri/ngga/ndrawan/AI)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Uri.co.id