PSI: BW Datang ke MK Terlihat sebagai Politisi ketimbang Pengacara

oleh

Jakarta – PSI mengkritik pernyataan ketua tim hukum BPN Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjojanto (BW), yang mengaku dihambat saat datang ke Mahkamah Konstitusi (MK). PSI menilai pernyataan itu memperlihatkan BW lebih sebagai seorang politikus, bukan pengacara.

“Ketika Bambang Widjojanto datang ke MK, dia memperlihatkan dia sebagai politisi ketimbang sebagai seorang pengacara, dengan membangun konspirasi pertama, dia merasa bahwa jalan menuju MK dihalang-halangi,” ujar Sekjen PSI Raja Juli Antoni pada wartawan, Selasa (28/5/2019).

Menurut Toni, pernyataan BW yang merasa dihambat untuk tiba ke MK kurang tepat. Sebab, semua orang tahu bahwa jalan di sekitar MK ditutup untuk pengamanan.

“(Penutupan jalan) itu adalah karena kebrutalan sebagian pendukung mereka, sehingga sebagian jalan ditutup. Tapi BW datang dengan narasi bahwa ada blokade yang dilakukan dengan serius saat datang ke MK,” ungkap Toni.

Selain itu, Toni mengkritik pernyataan BW yang menyebut agar jangan sampai MK menjadi bagian dari rezim Presiden Joko Widodo yang koruptif.

“Ini juga bagian legitimasi bagi MK sendiri, kalau mereka kalah, mereka bilang ini bagian dari rezim koruptifnya Jokowi, sesuai narasi yang selama ini mereka bangun,” ujar Toni.

Pada kesempatan yang sama, Toni menyinggung soal kericuhan yang terjadi di Jakarta pada aksi 21-22 Mei lalu. Ia beranggapan paslon capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno turut bertanggung jawab atas munculnya aksi kericuhan 21-22 Mei yang menewaskan 8 orang tersebut.

“Saya kira dapat diduga dengan serius, apa yang terjadi pada 21 dan 22 Mei terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan provokasi yang dilakukan Pak Prabowo dan Pak Sandi dan orang orang di sekelilingnya,” tuturnya.

Toni menyebut sejak awal kubu BPN telah melakukan demoralisasi dan delegitimasi terhadap KPU dan Bawaslu dengan mengatakan dua institusi tersebut merupakan bagian dari pemerintahan Jokowi.

“Mereka menolak hasil pemilu, dengan mengatakan bahwa terjadi kecurangan yang TSM dan brutal, tanpa kemudian dapat membuktikan secara hukum. Suasana elite semacam inilah yang provokatif, yang tidak dapat menerima fakta demokrasi, termasuk kekalahan,” paparnya.

Oleh sebab itu, Toni berpendapat pertemuan antara Jokowi dan Prabowo akan dapat mencairkan situasi politik yang sedang panas tersebut.

“Karena bagaimanapun, elite politik itu tetap dipandang sebagai seorang yang harus ditiru, sebagai sosok yang harus diikuti. Tentu pertemuan fisik atau paling konkretnya salaman, cipika-cipikinya Pak Jokowi dan Pak Prabowo tentu punya pengaruh positif untuk mendinginkan suasana politik di level grassroot. (Kalau ditanya) kapan waktunya, lebih cepat, lebih baik,” imbuhnya.

‘Pernyataan BW soal ‘Mahkamah Kalkulator’ Dinilai Kurang Elok’:

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!