Belum Ada Kata Terlambat, Jokowi Diminta Batalkan Nama Pansel KPK

oleh

Jakarta – Pasca penetapan anggota Pansel KPK oleh Presiden Jokowi, publik dikejutkan dengan nama-nama tersebut. Di satu sisi, Pansel dituntut menghadirkan pimpinan KPK yang bersih, tapi di sisi lain penyeleksinya memilik banyak catatan.

“Sesuai dengan Pasal 29 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, salah satu yang disyaratkan adalah pimpinan KPK yang terpilih harus cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik,” kata ahli hukum tata negara Universitas Udayana, Bali, Dr Jimmy Z. Usfunan kepada , Senin (20/5/2019).

Untuk menghadirkan sosok seperti itu, dibutuhkan keanggotaan Pansel yang betul-betul punya integritas moral dan memiliki reputasi baik dalam sikap anti terhadap korupsi.

“Namun nyatanya, dengan adanya rekam jejak anggota Pansel, seperti Mualimin Abdi dengan pengalaman mencontek makalah dalam seleksi Dirjen Peraturan Perundang-undangan 2014 silam, dan tidak mencatatkan transaksi polis asuransi sebesar Rp 2,5 miliar dalam LHKPNnya saat itu,” cetus Jimmy.

Hal itu menunjukkan perilaku yang kontradiktif dengan integritas moral dan reputasi yang baik.

“Bagaimana mau menghasilkan Pimpinan KPK yang jujur dan memiliki integritas moral yang tinggi bila salah satu anggota Panselnya memiliki rekam jejak perilaku sebaliknya? Belum lagi, kasusnya yang pernah menggugat jasa laundry kiloan, sebesar Rp 210 juta, karena jasnya mengerut,” kata Jimmy menegaskan.

Begitu pula dengan Indriyanto Seno Adji. Menurut Jimmy, ia yang pernah menjadi saksi ahli korupsi beberapa kasus di antaranya saksi ahli Bram Manoppo tersangka kasus korupsi pengadaan helikopter. Selain itu, Indriyanto juga pengacara untuk kasus korupsi mantan Gubernur Aceh Abdullah Puteh dalam kasus pengadaan Helikopter Mi-2, dengan kerugian negara Rp 13,6 miliar

“Sehingga menunjukkan kurang baiknya reputasi dalam melawan korupsi,” ujar Jimmy.

Keputusan Jokowi soal Pansel KPK itu menunjukkan kurangnya kecermatan dan kehati-hatian dalam memilih figur Pansel KPK sehingga menimbulkan polemik. Padahal Pasal 8 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP), telah mensyaratkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). Selain Undang-Undang KPK yang digunakan sebagai pendekatan seharusnya pembentukan Pansel memperhatikan asas kecermatan sebagai AUPB.

“Sebaiknya Presiden membatalkan Keppres Pansel KPK dengan mendasarkan pada Pasal 52 dan Pasal 56 UU AP, yang menekankan bahwa Keputusan yang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB, dapat dibatalkan,” kata Jimmy.

Pasal 56 ayat (4) UU AP juga menentukan:

Keputusan pembatalan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dan Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan paling lama 5 hari kerja sejak ditemukannya alasan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berlaku sejak tanggal ditetapkan Keputusan pembatalan.

“Secara undang-undang, Presiden masih memiliki waktu untuk melakukan pembatalan ketika ditemukannya kelalaian terhadap asas kecermatan dalam pembentukan Pansel KPK berdasarkan masukan informasi dari masyarakat. Demi menghasilkan pimpinan KPK yang baik, ke depan,” kata Jimmy berharap.

Berikut susunan keanggotaan Pansel Capim KPK:

Ketua merangkap anggota:
Dr. Yenti Ganarsih, S.H., M.H.

Wakil ketua merangkap anggota:
Prof. Dr. Indriyanto Senoadji, S.H., M.H.

Anggota:
1. Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo
2. Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum.
3. Prof. Dr. Hamdi Moeloek
4. Dr. Diani Sadia Wati, S.H., LL.M.
5. Dr. Mualimin Abdi, S.H., M.H.
6. Hendardi, S.H.
7. Al Araf, S.H., M.T.

Ada Apa dengan Pansel KPK Pilihan Jokowi? :

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!