PAN Minta Laporan atas Amien Diabaikan, Pelapor: Bentuk Kepanikan

oleh

Jakarta – PAN meminta laporan atas Amien Rais terkait dugaan makar diabaikan.menilai sikap PAN itu sebagai bentuk kepanikan.

“Permintaan PAN ini ditanggapi santai saja karena itu bentuk kepanikan PAN atas laporan saya kepada ketua dewan kehormatannya, Bapak Amien Rais,” kata Dewi Tanjung kepada wartawan, Kamis (16/5/2019).
mengatakan hukum tak bisa diintervensi oleh siapa pun. Terlebih lagi, sambung laporan terkait dugaan makar merupakan ancaman serius bagi keamanan negara.

“Amien Rais termasuk yang menyerukan gerakan people power saat dia berorasi di depan gedung KPU. Dalam beberapa kesempatan, Amien Rais menyerukan akan melakukan gerakan people power,” ujar Dewi.
Menurut Dewi, permintaan PAN untuk mengabaikan laporan atas Amien Rais sangat tidak berdasar hukum. Permintaan itu dinilai menghambat proses hukum yang sedang dilakukan polisi.

“Kalau PAN yakin Amien Rais tidak bersalah, harusnya mereka berani menghadapi laporan saya ini dan menghadapi proses hukum yang berlaku di negara ini. Bukan melarang dan meminta pihak kepolisian mengabaikan laporan saya. Sebagai warga negara, saya punya hak dan dilindungi UU untuk melaporkan siapa pun yang diduga melakukan pelanggaran hukum,” tuturnya.
Dewi menegaskan Amien Rais tak dikriminalisasi oleh pihak mana pun. Bagi Dewi, eks Ketua MPR itu tersandung oleh mulutnya sendiri.

“Amien Rais berani berteriak people power harusnya berani menghadapi proses hukum karena negara kita adalah hukum. Amien Rais tidak dikriminalisasi oleh siapa pun atau pemerintah. Tapi Amien Rais dikriminalisasi oleh mulutnya sendiri. Ibarat sebuah pepatah ‘mulutmu harimaumu, yang akan menerkammu’,” imbuh dia.
Permintaan agar polisi mengabaikan laporan Dewi Tanjung itu sebelumnya disampaikan oleh anggota Dewan Kehormatan PAN Dradjad Wibowo. Dradjad menilai Dewi tak mengerti makna demos dan kratos sebagai asal kata demokrasi.

“Tidak ada gunanya menanggapi laporan tersebut. Ada baiknya pelapor membaca lagi apa arti istilah demos dan kratos. Yang lebih penting lagi, baca UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat 2,” ucap Dradjad saat dimintai konfirmasi, Rabu (15/5).

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!