Pukat UGM Desak Jokowi Pecat 3 Menteri yang Terbelit Kasus Hukum

oleh

Yogyakarta – Pukat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) mendesak Presiden Jokowi memecat 3 menteri yang namanya dikaitkan dalam dugaan kasus korupsi. Jokowi didesak segera melakukan reshuffle.

Ketiga menteri itu yakni Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita yang disebut dalam kasus suap Bowo Sidik Pangarso, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam kasus jual beli jabatan, serta Menpora Imam Nahrawi terkait dugaan korupsi hibah KONI.

“Pukat (UGM) berpendapat demi menjaga integritas kabinet pemerintah ini, menteri terutama yang dikaitkan namanya tadi sebaiknya mundur dari jabatannya,” ucap Peneliti Pukat UGM, Yuris Rezha Kurniawan, di kantor Pukat UGM, Kamis (16/5/2019).

“Atau setidak-tidaknya presiden bisa melakukan reshuffle terhadap menteri-menteri tersebut. Kenapa? Karena kemudian penting bagi menteri-menteri yang sudah dikaitkan dengan perkara korupsi untuk lebih fokus dalam proses pemeriksaannya,” lanjutnya.Reshuffle kabinet, kata Yuris, perlu dilakukan untuk menunjukkan komitmen pemerintah dalam upayanya memerangi korupsi. “Tentunya juga memberikan kesempatan menteri tersebut untuk berkonsentrasi menghadapi perkara hukum,” tuturnya.

Sementara peneliti Pukat UGM lainnya, Zaenur Rohman, berharap lembaga antirasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan dugaan korupsi yang menyeret ketiga nama menteri tersebut sebagai kasus prioritas, bukan kasus biasa.

“Kita tidak bisa mengabaikan disebutnya beberapa nama menteri misalnya Menteri Perdagangan dalam kasus Bowo Sidik Pangarso, Menteri Pemuda dan Olahraga dalam kasus KONI, Menteri Agama dalam kasus jual beli jabatan,” tegasnya.Pukat, kata Zaenur, berharap KPK memberi prioritas terhadap kasus tersebut karena periode kabinet kerja itu sudah hampir selesai. Ada kekhawatiran ketika di pengujung periode bisa dilakukan suatu tindakan yang menguntungkan jabatan tertentu.

“Jadi ketika seseorang sudah di pengujung jabatan, biasanya akan ada kebijakan-kebijakan yang menguntungkan, itu harus dicegah. Nah, salah satu mencegahnya adalah KPK memberikan pesan yang kuat dengan menjadikan kasusnya prioritas,” tutupnya.

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!