Sidang KSU Arta Srikandi Banyuwangi Berjalan Alot

oleh

Surabaya – Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menggelar sidang Permohonan Penundaan Kewajiban Utang (PKPU) yang dimohonkan dua kreditur Koperasi Serba Usaha (KSU) Arta Srikandi Banyuwangi. Dalam persidangan itu berjalan alot.

Sidang yang dipimpin Hakim Pengawas Pesta Sitorus, dalam persidangan sejumlah kuasa hukum kreditur menolak upaya dari kuasa hukum KSU Arta Srikandi yang menyampaikan secara lisan upaya perdamaian untuk melunasi dengan cara mengangsur dengan jangka waktu 25 tahun.

“Intinya prinsipal kami, meminta agar dibayar secara tunai pak hakim,” kata kuasa hukum pemohon PKPU, Sutarjdo kepada hakim di Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Surabaya, Jalan Arjuno, Rabu (15/4/2019).

Dalam persidangan, Denis kuasa hukum 10 kreditur dengan jumlah utang Rp 30 miliar secara lisan mengajukan penolakan. Sebab dengan proses perdamaian dengan mengangsur selama 25 tahun itu tidak relevan.

“Kami merasa pembayaran dengan diangsur selama 25 tahun tidaklah rasional. Bagi kami pemilik uang dengan diangsur selama 25 tahun, harus jelas per bulannya berapa, harus secara tertulis, jumlah bagiannya apa dan jaminannya apa,” kata Denis.

Menanggapi hal itu, Hakim Pengawas Pesta Sitorus menengahi dan meminta kepada debitur untuk membuat rincian jumlah kreditur secara jelas. Selain itu, Pesta juga meminta untuk mengajukan proposal perdamaian untuk dilakukan voting. “Ini baru pengajuan, setuju atau tidak bisa disampaikan dalam voting tanggal 21 Mei. Silahkan debitur termohon untuk mengajukan proposal perdamainnya,”ujar hakim Pesta Sitorus kepada para pihak PKPU.

Sementara di sela persidangan, pihak manager non aktif dan anggota KSU Arta Srikandi melalui kuasa hukumnya meminta kepada hakim pengawas untuk dilibatkan dari proses PKPU.

“Karena posisi kami di lapangan, kami yang ditanya oleh kreditur terkait perkembangan PKPU ini dan kami tidak tahu perkembangannya, karena memang tidak diberikan akses. Sampai saat ini, manajer itu juga tidak tahu statusnya apakah diberhentikan atau masih dipakai,” ujar Hamamnudin, kuasa hukum manajer KSU Arta Srikandi.

Permintaan tersebut dikabulkan hakim pengawas dan memerintahkan Bangun Patrianto, selaku pengurus PKPU untuk memberikan data-data yang diminta Manajer KSU Arta Srikandi.

“Silahkan, karena memang anda dan debitur termohon ini kan satu kesatuan jadi bisa untuk mendapatkan informasi perkembangan. Silahkan pengurus untuk memberikan data-data yang diminta,” kata hakim Pesta Sitorus.

Persidangan lanjutan PKPU ini akan kembali digelar pada 21 Mei mendatang dengan agenda votting atas proposal perdamaian yang diajukan debitur termohon.

Untuk diketahui, PKPU yang dimohonkan oleh Bambang Alim dan Anita Widjaja ini tercatat dalam register perkara nomor 7/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga SBY tertanggal 10 April 2019.

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!