Soal Swastanisasi Air, KPK-Pemprov DKI akan Gelar Pertemuan Lanjutan

oleh

Jakarta – akan bertemu guna membahas penghentian di Ibu Kota. KPK ingin meminta klarifikasi terkait pengaduan masyarakat soal kontrak pengelolaan air di DKI.

“Pertemuan lanjutan dengan Pemprov DKI ini dalam rangka melakukan klarifikasi pengaduan masyarakat terkait dengan berakhirnya kontrak pengelolaan air bersih antara PT PAM Jaya dengan PT Aetra Air Jakarta dan PT PAM Lyonnaise Jaya (PALYJA) pada tahun 2023,” kata Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah kepada wartawan, Rabu (15/5/2019).

Pertemuan tersebut rencananya digelar dalam waktu dekat. Febri menyebut pertemuan yang digelar nanti merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya pada Jumat (10/5) pekan lalu.

Dalam pertemuan sebelumnya KPK mendengarkan paparan Tim Tata Kelola Air mengenai opsi kebijakan atas penghentian privatisasi air di DKI Jakarta. Menurut Febri, dari privatisasi pengelolaan air bersih yang dilakukan PT PAM Jaya sejak tahun 1998 sampai Desember 2016 membukukan kerugian senilai Rp 1,2 triliun, sedangkan laba yang dibukukan oleh pihak swasta mencapai Rp 4,3 triliun.

“Laba yang diperoleh pihak swasta ini dinilai berbanding terbalik dengan kinerja, target coverage area penyediaan air bersih dan produksi air untuk DKI Jakarta tidak sesuai dengan yang diharapkan,” terang Febri.

“Salah satu penyebab rendahnya pendapatan PT PAM Jaya dari kerja sama ini disebabkan karena terdapat beberapa klausul dalam perjanjian kerjasama yang memberatkan pemerintah, diantaranya adalah kesepakatan IRR (Internal Rate of Return) 22 persen dan kewajiban pemerintah membayar defisit (shortfall),” imbuhnya.

Untuk itu, KPK akan menyampaikan agar setiap klausul perjanjian yang dibuat dengan pihak swasta tidak melanggar peraturan. Tak hanya itu klausul perjanjian itu harus memberi keuntungan maksimal dari aspek keuangan dan meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat DKI.

Berikut ini hal-hal yang disoroti KPK terkait pengelolaan air minum di DKI.

1. Bisnis proses penyediaan layanan air bersih dan mekanisme kontrol PT PAM Jaya terhadap kegiatan operator PALYJA dan Aetra

2. Faktor-faktor yang menyebabkan terdapat klausul kontrak yang tidak mencerminkan kepentingan pemerintah

3. Skenario penghentian privatisasi

4. Klausul perjanjian dalam HoA yang berpotensi menimbulkan masalah hukum, khususnya pemberian ekseklusivitas kepada Aetra untuk mengelola air baku menjadi air bersih di DKI Jakarta. Klausul ini menunjukkan bahwa penghentian privatisasi penyediaan air bersih belum dilakukan sepenuhnya oleh Pemprov DKI.

Sebelumnya diberitakan, Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum DKI Jakarta berkunjung ke KPK membahas persoalan privatisasi air bersih. Kunjungan tersebut sebagai respons atas putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan peninjauan kembali (PK) yang diajukan pemerintah terkait putusan PN Jakarta Pusat soal gugatan sejumlah warga DKI terhadap swastanisasi air.

“Permohonan PK yang diajukan oleh Negara Republik Indonesia cq Presiden Republik Indonesia cq Menteri Keuangan RI dikabulkan oleh MA dan membatalkan putusan judex juris,” kata juru bicara MA hakim agung Andi Samsan Nganri kepada , Jumat (10/5).

MA mengadili kembali yang dalam putusannya antara lain menyatakan gugatan para penggugat tidak memenuhi syarat sebagai gugatan citizen law suit (CLS). Karena gugatan tersebut melibatkan pihak lain di luar pemerintah sebagai pihak, gugatannya dinilai bercacat formil.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah berencana mengambil alih pengelolaan air dari pihak swasta. Anies berargumen, Pemprov DKI Jakarta mengalami kerugian setelah perjanjian pada 1997 saat pengelolaan dilakukan oleh Palyja dan Aetra.

“Posisi Pemprov DKI sangat jelas dan tegas, Pemprov akan segera ambil alih pengelolaan air di Jakarta demi mendukung target perluasan air bersih di Jakarta. Tujuannya koreksi perjanjian yang dibuat masa Orba 1997. Selama 20 tahun perjanjian, pelayanan air bersih tidak sesuai dengan apa yang diharapkan,” kata Anies kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta (11/2).

PAM Jaya dengan Aetra pun telah menyepakati head of agreement (HoA) pengalihan pengelolaan air. Hal ini merupakan langkah awal pengambilalihan pengelolaan air dari pihak swasta ke PAM Jaya selaku BUMD DKI Jakarta.

Tonton juga video KPK Jilid IV akan Berakhir, Kasus BLBI dan e-KTP Siap Diwariskan:

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!