Mega Dituding Makar, Puan Membela

oleh

Jakarta – menyebut kakaknya, , melakukan makar saat menjabat wakil presiden mendampingi Presiden Abdurrahman Wahid alias . , putri Megawati, pun angkat bicara. Puan tak rela sang ibunda dituding makar.

Tudingan makar itu dilontarkan Rachmawati pada Selasa (14/5/2019). Rachmawati mulanya membandingkan laporan makar atas Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen dengan sikap Megawati Soekarnoputri saat menjabat wakil presiden mendampingi Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Rachmawati menilai Megawati-lah yang seharusnya dianggap makar.

“Kalau mau bicara secara objektif, yang disebut makar itu adalah Megawati Soekarnoputri. Ketika Gus Dur memerintah, Gus Dur sudah mengatakan memilih Chaeruddin Ismail sebagai Kapolri, tapi Megawati melakukan insubordinasi pembangkangan terhadap Presiden. Dia melakukan apa yang dipilih adalah Bimantoro (Surojo Bimantoro),” kata Rachmawati di kediamannya, Jalan Jatipadang Nomor 54, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Tak hanya melakukan pembangkangan terhadap presiden, kata Rachmawati, sang kakak juga saat itu memecah belah TNI-Polri. Bahkan, menurutnya apa yang dilakukan Megawati saat itu telah memenuhi unsur makar, yakni penggunaan kekuatan bersenjata.

“Kemudian dia pecah belah lagi TNI-Polri. Moncongnya yang namanya Jenderal Ryamizard sebagai KSAD. Saya ingat sekali saya ada di Istana sama Gus Dur itu moncongnya sudah diarahkan ke Istana. Itu yang namanya makar unsurnya masuk, menggunakan kekuatan bersenjata, sedangkan kami ini apa? Selama pengajuan untuk perubahan ketatanegaraan, itu tidak bisa dipidana. Saya melakukan itu, itulah kalau mau bicara tentang Pak Kivlan,” tuturnya.

“Megawati gimana itu? Saya mau tanya itu ahli hukum. Bagaimana itu TNI-Polri menyikapi Mega? Kedua saudara saya juga Sukmawati melakukan penghinaan terhadap agama, kenapa dia nggak diproses, tahu-tahu sudah di SP-3. Coba, mana keadilannya,” ucapnya.

RachmawatiRachmawati (Yulida/)

Tudingan Rachmawati itu kemudian ditanggapi Puan. Puan mengingatkan agar semua pihak tidak mengeluarkan pernyataan yang menghujat di bulan suci Ramadhan ini. Dia juga meminta semua pihak legowo menyikapi hasil pemilu.

“Ya kita saya pemilu itu prosesnya lima tahunan. Pasti tiap ada pertandingan ada yang menang ada yang kalah. Kalau nanti tanggal 22 (Mei 2019) sudah ditentukan siapa pemenangnya, harusnya semua bisa legowo-lah,” kata Puan saat ditemui wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

“Jadi tidak usah di bulan Ramadhan kita saling hujat, bicara yang hawanya tak positif. Tapi kita lihat saja tanggal 22 (Mei 2019) bagaimana proses demokrasi di Indonesia ini berjalan. Sudah baik, dan hasil tersebutlah yang harusnya bisa diterima oleh semua pihak,” imbuhnya.
Bukan hanya Puan, PDIP pun ikut membela sang ketum. Sekretaris Bidang Pendidikan dan Pelatihan DPP PDIP Eva Kusuma Sundari menepis pernyataan Rachmawati. Eva menjelaskan Megawati sebagai wakil presiden berhak mengajukan nama untuk menjadi pejabat di lingkungan pemerintahan. Itu tidak ada urusannya dengan upaya menggulingkan pemerintahan yang sah.

“Satu, ya, makar itu kan mau menggulingkan pemerintah yang asli. Kalau tarik-menarik untuk mengajukan pejabat, itu karena Bu Mega juga berhak, wong dia wapres. Kaya Pak JK itu lo, BPJS maunya Pak JK ini, ternyata…. Ya sudah, biasa itu, nggak ada urusan dengan menggulingkan,” kata Eva saat dimintai konfirmasi secara terpisah.

“Jadi menurutku, nggak paham tentang apa definisi makar, menggulingkan pemerintah yang sah. Mega itu tipenya bukan orang yang melawan hukum,” sambung dia.

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!