Pemkot Bandung Siapkan Solusi Untuk Honorarium Guru Honorer

oleh

Bandung – Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Pendidikan telah menyiapkan solusi terkait masalah honorarium guru dan tenaga administrasi sekolah (TAS) non PNS. Salah satunya dengan menyiapkan anggaran di APBD-Perubahan bagi guru honorer yang tidak mendapat pencairan di bulan ini

Pada Selasa (14/5/2019) siang, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung bertemu dengan sejumlah organisasi atau forum guru honorer untuk membahas honorarium tersebut. Berbagai hal dibahas termasuk tawaran solusi dari Disdik kepada para guru honorer. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung Mia Rumiasari menuturkan secara teknis pemberian honorarium guru dan TAS non PNS ini tertuang dalam Perda Nomor 2 tahun 2018 Pasal 14 ayat 2. Dalam Perda tersebut tercantum beberapa persyaratan agar mendapat honorarium.

Dari Perda itu kemudian lahir Perwal yang keluar pada 2 April 2019 lalu. Dalam Perwal itu juga tertuang beberapa persyaratan agar guru dan TAS non PNS ini bisa mendapat honorarium.

“Di dalam (Perwal) mengacu standar pendidikan yang harus dimiliki guru dan standar kualifikasi TAS. Untuk guru itu minimal S1 dan bersertifikasi pendidikan. TAS itu (pendidikan minimal) SMA,” kata Mia di Kantor Disdik Kota Bandung, Selasa (14/5/2019).

Mia mengtakan berdasarkan data yang ada jumlah guru dan TAS non PNS di Kota Bandung ada sebanyak kurang lebih 11.200 orang. Dari jumlah tersebut ada 9.000 dinyatakan telah lulus validasi dan mendapat honorarium dalam waktu dekat.

Sementara untuk guru dan TAS non PNS yang belum tervalidsai pihaknya akan tetap diberikan honorarium. Disdik akan menyiapkan anggaran untuk guru dan TAS non PNS di APBDP. “Tapi mungkin besarannya beda, karena nomenklaturnya berbeda. Prinsipnya tidak akan sama (dengan yang telah tervalidiasi),” ujarnya. Menanggapi hal itu, perwakilan guru honorer belum semuanya sepakat dengan tawaran dari Disdik tersebut. Mereka tetap berharap seluruh guru dan TAS honorer bisa tetap diakomodir di bulan ini.

“Kesepakatannya akan mendapat tapi diajuan perubahan. Kami belum putuskan setuju. Ini baru tawaran dari Disdik,” kata Ketua Aliansi Guru Honorer Indonesia (AGHI) Kota Bandung Iman Supriatna.

Dia tetap berharap ada solusi terbaik yang disiapkan Pemkot Bandung. “Harapannya semua honorer mendapat tahun sekarang. Mudah-mudahan Pemkot Bandung bisa memberikan yang terbaik,” ujarnya. Diberitakan sebelumnya, Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) Kota Bandung mendesak Wali Kota Bandung Oded M Danial merevisi Perwal tentang guru honorer. Para guru honorer mengancam akan mendaftarkan ke pengadilan tata usaha negara (PTUN) bila Perwal tak diubah.

Ketua FAGI Iwan Hermawan menuturkan kemunculan Perwal Kota Bandung No 14 tahun 2019 dianggap merugikan ribuan guru honorer di Kota Bandung. Sebab dalam Perwal tersebut ada pengklasifikasian penerima honor dan bantuan dari pemerintah.

“Akibat Perwal itu, ada ketidakadilan, ada reaksi guru khususnya yang biasanya dapat jadi tidak dapat. Jumlahnya 1.500 guru dari keseluruhan guru honorer,” ucapnya.

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!