Ulama Nganjuk Ajak Warga Tolak People Power dan Ikuti Proses Demokrasi

oleh

Nganjuk – Sejumlah tokoh agama dan masyarakat di Nganjuk sepakat menolak gerakan people power. Mereka mengajak masyarakat mengikuti proses demokrasi hasil Pemilu 2019.

Sejumlah tokoh di wilayah yang berada di kota angin itu menyerukan penolakan gerakan people power. Di antaranya Ketua Tanfidziah PCNU kabupaten Nganjuk kyai H. Bisri Hisyam, Ketua MUI Kabupaten Nganjuk KH Ali Mustofa Said juga Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Nganjuk KH Solikhin.

Mereka sepakat untuk menjaga perdamaian dan persatuan umat di Nganjuk, usai Pilpres 2019.

“Mari kita ikuti proses Demokrasi, sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Kami melaksanakan instruksi dari pimpinan pusat Muhammaddiah menolak mobilisasi atau people power. Kita tunggu hasil rekapitulasi dari KPU apapun hasilnya kita terima dengan lapang dada,” ujar Ketua Tanfidziah PCNU kabupaten Nganjuk KH Bisri Hisyam kepada wartawan, Selasa (14/5/2019).

Hal senada juga disampaikan Ketua MUI Kabupaten Nganjuk KH. Ali Mustofa Said. MUI Nganjuk juga mengajak dan menghimbau semua warga kota angin untuk menunggu proses demokrasi sesuai dengan konstitusi.

“Mari kita tunggu proses demokrasi ini sesuai dengan konstitusi, jangan sampai kita mudah terprofokasi, terombang ambing dari berita atau ajakan yang tidak berdasar. Apalagi hal yang mengarah pada ke anarkisan dalam bentuk people power, mari kita tunggu hasil dari KPU RI,” ujar Kiai Ali Mustofa Said.

Ali mengungkapkan, bahwa siapapun pemenang pemilu 2019 harus diterima dengan lapang dada. “Jadi apapun dan siapapun yang jadi ya kita terima dengan lapang dada, jangan sampai warga Magetan Khusus nya ada hal yang tidak sesuai dengan konstitusi,” imbuhnya.

Sementara Wakil Bupati Nganjuk Marhean Djunaedi mendukung upaya polisi dan kinerja KPU serta Bawaslu yang sudah menjalankan tugasnya penuh tanggung jawab.

“Semuanya menguras tenaga, tiduran nggak, mereka bahwa Bawaslu termasuk KPU, satu suara pun tidak ada yang salah dalam menempatkan. Jadi di situ kan bentuk-bentuk pertanggungjawaban yang sangat luar biasa. Kita mengapresiasi termasuk hari ini Kapolres silaturohmi memberikan santunan kepada mereka (petugas pemilu) yang kena musibah,” jelas Wabup Marhean Djunaedi.

Dia juga meminta warga untuk menghindari provokasi yang menyesatkan dan memecah keutuhan NKRI. “Provokasi-provokasi negatif marilah kita hindari di Nganjuk. Siapapun komponen yang ada di Nganjuk mari kita bersama-sama jaga ikut menjaga negeri ini jangan sampai ujaran kebencian,” imbuhnya.

Para ulama dan Pemkab Nganjuk menolak pergerakan people power beralasan, karena bertentangan dengan konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi serta memecah keutuhan NKRI.

Data yang dihimpun pada kesempatan ini kapolres Nganjuk juga secara simbolis memberiaan santunan kepada 15 orang petugas pemilu 2019 yang mengalami musibah.

Berikut daftar korban pemilu yang menerima santunan:
1. Tiqoh anggono (kecelakaan)
2. Rusti rahmadiana (keguguran)
3. Selvi natasha (keguguran)
4. Agustinus septiawan (stroke ringan)
5. Supardi (meninggal dunia)
6. Taspirin (meninggal dunia)
7. Nunung koiriyah (keguguran)
8. Nona ika yuliana (keguguran)
9. Cibi nur miana (meninggal dunia)
10. Ulin nuha nurul f (melahirkan prematur)
11. Sujarmanto (PPD Desa suru)
12. Suratman (Panwascam Tanjunganom)
13. Sunarti (Panwas TPS Desa Demangan Tj. Anom)
14. Nuryana Setya ningrum (bendahara Panwascam Lengkong)
15. Dwi harianto (KPPS Kel. Bogo Nganjuk)

“Beda Pendapat BPN dan TKN soal People Power”:

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!