Formappi Usul Tim Pengawas DPR Dibubarkan: Menggerogoti Anggaran!

oleh

Jakarta – (Formappi) menilai Tim Pengawas dan Tim Pemantau DPR RI memiliki hasil kinerja yang tidak jelas. Formappi mengusulkan agar tim itu dibubarkan saja karena dinilai hanya menggerogoti anggaran.

“Kita melihat tim yang dibentuk oleh DPR, apakah itu tim pengawas atau tim pemantau, sebetulnya hasilnya tidak cukup optimal,” ujar peneliti senior Formappi M Djadijono di kantor Formappi, Jalan Matraman Raya, Jakarta, Senin (13/5/2019).

Djadijono menuturkan tim pengawas itu sudah ada semenjak 2015, lalu diperpanjang hingga sekarang. Agar tidak menimbulkan pandangan negatif dari masyarakat, Djadijono mengusulkan agar tim itu dibubarkan saja.

“Itu sudah berulang periode dan diperpanjang, hasilnya juga tidak pernah jelas. Lebih baik dibubarkan saja supaya tidak menimbulkan suuzan dari lembaga seperti Formappi dan masyarakat pada umumnya,” lanjut dia. Senada dengan Djadijono, peneliti Formappi lainnya, Lucius Karus, mendorong agar DPR membubarkan tim pengawas itu. Menurutnya, tim itu hanya menggerogoti anggaran negara tapi tidak punya hasil kerja yang jelas.

“Tim banyak dibentuk bahkan sejak 2015 sampai sekarang, tapi tak satu pun yang punya hasil jelas. Tim ini hanya menggerogoti DPR karena harus dibiayai oleh anggaran yang pasti jelas dan cukup, tapi kita tidak dapat hasil apa-apa dari tim,” ujar Lucius.

Salah satu contoh tim implementasi lembaga modern reformasi parlemen menurut dia ialah yang diketuai oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Namun, menurutnya, tak ada hasil nyata dari tim itu.

“Ada tim yang diketuai Fahri Hamzah, tim implementasi lembaga modern reformasi parlemen. Lembaga ini tiba-tiba berkunjung ke AS beberapa waktu lalu,” kata Lucius

“Lembaga sudah muncul sejak 2015 dan sudah bekerja sejak 2015, diperpanjang terus-menerus hanya menghasilkan Wakil Ketua DPR yang cerewet di Twitter tapi tidak jelas hasilnya untuk membuat DPR jadi semakin modern,” lanjutnya. Sementara itu, Formappi menyoroti sejumlahyang dilakukan secara tertutup.

“Juga tadi ada sejumlah sidang komisi-komisi yang dilakukan secara tertutup. Misal Komisi VIII bicara yang menyangkut kepentingan rakyat, agama, perempuan, biaya naik haji tidak ada alasan, satu-satunya alasan dan itu sudah terbukti dana haji yang dikorupsi, mungkin itu alasan rapat tertutup,” kata dia.

“Begitu juga Komisi I karena bermitra dengan TNI, lembaga intel, dan sebagainya. Mereka punya alasan tertutup. Padahal mestinya kerja untuk lembaga tidak ada yang perlu ditutupi,” lanjut dia.

Dia mengatakan rapat di DPR pada prinsipnya terbuka untuk publik. Menurutnya, rapat yang digelar tertutup adalah upaya untuk memelihara tradisi korupsi di Indonesia.

“Rapat DPR prinsipnya terbuka itu mestinya jadi prioritas, karena itu kita menilai keputusan rapat tertutup sebuah upaya untuk memelihara tradisi korup yang selama ini terus terjadi dan bertumbuh di DPR,” sebutnya.

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!