Rachmawati Gugat Aturan KPU Soal Penetapan Presiden Terpilih ke MA

oleh

Jakarta –

mengajukan gugatan judicial review ke (MA) terkait Pasal 3 ayat 7 PKPU nomor 5/2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilu. Rachmawati menganggap pasal tersebut cacat hukum.

Gugatan tersebut diajukan hari ini dan terdaftar dengan nomor 44/Djmt.5/hum/5/2019. Rachmawati menganggap pasal 3 ayat 7 PKPU nomor 5/2019 tentang penetapan calon terpilih dan penetapan perolehan kursi bertentangan dengan UU Pemilu.

Sebab Pasal 3 ayat 7 PKPU nomor 5/2019 itu dinilai tidak dapat diterapkan dalam rangka menentukan calon presiden dan wakil presiden terpilih, karena bukan merupakan turunan dari Pasal 416 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Ia menilai Pasal 3 ayat 7 PKPU nomor 5/2019 itu merupakan norma baru yang tidak memiliki landasan hukum baik UUD 1945 maupun UU Pemilu.

Selain itu gugatan ini dimaksudkan untuk menguatkan atau memberi payung hukum bagi laporan tim BPN Prabowo-Sandiaga ke Bawaslu terkait dugaan kecurangan. Sebab menurut Rachmawati, pasal dalam PKPU itu cacat hukum.

“Nah menurut saya ini adalah bentuk daripada hasil sesuatu. Jadi hulunya ini harusnya kita periksa dulu sampai ada kecurangan. Ternyata di hulunya PKPU nomor 5 tahun 2019. Itu saja sudah cacat hukum,” kata Rachmawati di rumahnya, Jl Jatipadang Raya nomor 54, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (13/5/2019).

Sementara itu Sekretaris tim 9 Taufiqurrahman mengatakan ada konsekuensi terhadap proses pemilu yang didasari peraturan yang bermasalah. Sebab menurutnya PKPU itu bertentangan dengan dan UUD 1945.

Menurutnya di dua aturan itu tidak mengatur kontestasi pemilihan presiden yang hanya diikuti 2 calon presiden.
“Tapi kemudian atas inisiatif Ibu Rachma kita tidak berbicara masalah 01 dan 02. Karena proses ini sudah berjalan. Tapi kami lebih melihat pada konsekuensi terhadap pelanggaran hukum yang terjadi apabila proses pemilihan umum ini didasari oleh peraturan yang bermasalah. Karena menurut pendapat kami Pasal 3 ayat 7 merupakan pelanggaran konstitusional karena tidak (diatur di) UU Pemilu 2017 dan khususnya di pasal 6A tidak mengatur tentang kontestasi pemilihan presiden yang hanya diikuti oleh 2 pasangan calon,” ujar Taufiqurrahman.

Dengan demikian ia meminta KPU menghentikan penerapan implementasi PKPU nomor 5/2019, termasuk proses perhitungan suara hingga putusan Mahkamah Agung terkait gugatan ini berkekuatan hukum tetap. Dia berharap putusan MA keluar sebelum penetapan presiden terpilih tanggal 22 Mei.

“Konsekuensinya adalah kami berharap proses yang dilakukan oleh KPU hari ini harus dihentikan dulu sampai dengan diputuskan oleh Mahkamah Agung, bertentangan atau tidak Pasal 3 ayat 7 yang kami lakukan uji material ini,” ujar Taufiqurrahman.

“Jadi kami harapkan Mahkamah Agung dapat memproses ini segera mungkin sehingga kita mendapatkan kepastian hukum karena sama-sama kita pahami dalam bernegara kita menginginkan presiden yang memiliki legitimasi bukan hanya terpilih tapi konstitusional berdasarkan peraturan perundang-undangan,” sambungnya.

‘Jika Ada Sengketa Hasil Pilpres, MK Targetkan Rampung 8 Agustus’:

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!