Arief Poyuono ‘Usir’ Demokrat, Hinca: Nggak Ada Urusannya, Kami Solid

oleh

Jakarta – Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan menegaskan parpolnya masih tergabung dalam Koalisi Indonesia Adil Makmur. Hinca tak mau menanggapi pernyataan Waketum Gerindra Arief Poyuono yang ‘mengusir’ Demokrat dari koalisi.

“Kan kami berlima ada di sini. Oleh karena itu, kalau sudah berjam-jam kami membahas ini, kira-kira apa kesimpulannya? Kami buat langkah-langkah sampai terus ke depan. Karena itu, sangat solid, tidak ada masalah. Jelas, ya? Clear, ya,” ujar Hinca kepada wartawan seusai pertemuan para sekjen parpol koalisi pendukung di kediaman Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, Kemang, Jaksel, Jumat (10/5/2019).

“Jadi kalau ada yang dorong-dorong, suruh keluar, suruh keluar, nggak ada urusannya. Kami tetap ada di sini dan tetap menjalankan tugas-tugas kami sebagai mesin partai,” imbuh Hinca. Pertemuan para sekjen parpol pendukung koalisi dihadiri Hinca Pandjaitan, Ahmad Muzani, Sekjen Berkarya Priyo Budi Santoso, Sekjen PKS Mustafa Kamal, juga Sekjen PAN Eddy Soeparno. Pertemuan ini, menurut Muzani, membahas perkembangan terakhir terkait situasi politik.

Dua hal pokok yang dibahas, sambung Muzani, adalah persoalan dugaan kecurangan pada Pileg dan Pilpres 2019. Para sekjen parpol koalisi memaparkan kondisi di wilayah masing-masing.

“Kita juga merasakan ada satu parpol yang bisa memperoleh suara hampir 80 persen dalam satu dapil dan ini hampir nggak pernah terjadi. Ada 15 parpol peserta pemilu, tapi ada satu parpol bisa mendominasi dalam satu dapil sampai 70-80 persen, sehingga kami merasa ada sesuatu yang aneh dalam proses pemilu ini,” sambungnya. Selain itu, dibahas dugaan kecurangan di pilpres terkait dugaan pengerahan ASN, lurah, dan camat.

“Bahkan seluruh struktur pemerintah terlibat secara masif dengan jelas, bahkan BUMN juga terlibat dalam proses pemenangan itu. Kita melihat itu cacat demokrasi dalam pemilu 17 April kemarin,” ujarnya.

Para sekjen parpol koalisi Prabowo-Sandiaga juga menyoroti ratusan petugas pemilu yang meninggal. Mereka meminta Bawaslu mengusutnya.

“Kami duga jangan-jangan dianggap tumbal pemilihan umum, tumbal demokrasi, sehingga kematian mereka dianggap hal biasa. Karena itu, kami minta Bawaslu, polisi, dan seluruh aparat yang terkait memberi perhatian khusus kepada masyarakat, bahkan untuk mengusut persoalan ini,” kata Muzani.

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!