KPK Soroti Swastanisasi Air: Ada Risiko Pemprov DKI Rugi Rp 1,2 T

oleh

Jakarta – menyoroti polemik . Sebagai tindak lanjut, KPK telah menyurati karena memerlukan penjelasan dari tim evaluasi tata kelola air minum soal pengelolaan air oleh swasta di DKI.

“Kami perlu meminta penjelasan Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum karena KPK sedang mencermati sejumlah aspek dalam pengelolaan air minum di DKI ini dan terdapat risiko klausul perjanjian kerja sama yang tidak berpihak pada kepentingan pemerintah provinsi DKI dan masyarakat pada umumnya,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Jumat (10/5/2019).

Menurut KPK, ada sejumlah risiko penyimpangan jika sejumlah hal yang sudah dibahas dalam proses di pengadilan negeri hingga Mahkamah Agung (MA) tak diperhatikan pemprov. KPK pun menggelar pertemuan dengan pihak Pemprov DKI membahas polemik pengelolaan air oleh swasta di DKI.

“Siang ini Direktorat Pengaduan Masyarakat meminta penjelasan Tim Tata Kelola untuk meminta penjelasan mengenai rencana Pemprov DKI terkait dengan berakhirnya kontrak tahun 2023 dengan Palyja (PAM Lyonnaise Jaya) dan Aetra,” ujar Febri.

Salah satu yang menjadi sorotan KPK adalah adanya risiko kerugian Rp 1,2 triliun terkait perjanjian kerja sama antara PAM Jaya, Aetra dan Palyja. Febri mengatakan meski MA telah memutuskan swasta tetap bisa mengelola air di Jakarta namun risiko kerugian tetap harus diperhatikan.

“Sebagaimana berkembang dalam proses peradilan tersebut, terdapat risiko kerugian terkait perjanjian kerja sama antara PAM Jaya, Aetra, dan Palyja yaitu sekitar Rp 1,2 triliun. Meskipun MA telah memutus PK dalam perkara ini, namun sejumlah temuan substansial perlu tetap diperhatikan agar tidak merugikan kepentingan Pemprov DKI dan masyarakat secara luas,” ujar Febri.

Dia berharap proses yang dilakukan Pemprov DKI terkait polemik pengelolaan air oleh swasta ini menerapkan prinsip integritas. Kepentingan masyarakat, kata Febri, harus diutamakan.

“Hal ini penting dilakukan agar meminimalisir risiko terjadinya korupsi di masa mendatang,” tuturnya.

Sebelumnya, Anies berencana mengambil alih pengelolaan air dari pihak swasta. Anies berargumen, Pemprov DKI Jakarta mengalami kerugian setelah perjanjian pada 1997 saat pengelolaan dilakukan oleh Palyja dan Aetra.

“Posisi Pemprov DKI sangat jelas dan tegas, Pemprov akan segera ambil alih pengelolaan air di Jakarta demi dukung target perluasan air bersih di Jakarta. Tujuannya koreksi perjanjian yang dibuat masa Orba ’97, selama 20 tahun perjanjian, pelayannya air bersih tidak sesuai dengan apa yang diharapkan,” kata Anies kepada wartawan, di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta (11/2).

PAM Jaya dengan Aetra pun telah menyepakati Head of Agreement (HoA) pengalihan pengelolaan air. Hal ini merupakan langkah awal pengambilalihan pengelolaan air dari pihak swasta ke PAM Jaya selaku BUMD DKI Jakarta.

Sementara, Palyja belum menyepakati HoA. Anies pun mengkritik Palyja dengan menyebut perusahaan tersebut tidak kooperatif.

“Kita perlu sampaikan Palyja tidak kooperatif dan itikad untuk bertanggung jawab atas penyediaan air warga Jakarta, tidak muncul di situ. Kita jalan yang sudah ada sambil kita bicara terus sambil Palyja kooperatif,” kata Anies di Gedung PKK Melati Jaya, Jalan Kebagusan Raya No 42 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (10/5).

Terbaru, MA membatalkan putusan kasasi terkait pengelolaan air minum Jakarta oleh swasta lewat peninjauan kembali (PK). MA memutuskan gugatan warga tidak dapat diterima sehingga pengelolaan air minum Jakarta oleh swasta masih legal setelah sebelumnya majelis hakim dari tingkat PN Jakpus hingga kasasi menyatakan pengelolaan air oleh swasta di DKI melanggar hukum.

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!