Anies Kritik Palyja Tak Kooperatif Terkait Pengelolaan Air Jakarta

oleh

Jakarta – Gubernur DKI mengkritik PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) tidak kooperatif terhadap pengelolaan air. Sebab, hanya Aetra sudah menyepakati Head of Agreement (HoA) pengalihan pengelolaan air.

“Kita perlu sampaikan Palyja tidak kooperatif dan itikad untuk bertanggung jawab atas penyediaan air warga Jakarta, tidak muncul di situ. Kita jalan yang sudah ada sambil kita bicara terus sambil Palyja kooperatif,” kata Anies di Gedung PKK Melati Jaya, Jalan Kebagusan Raya No 42 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (10/5/2019).

Saat ditanya maksud tidak kooperatif yang dilakukan Palyja, Anies menjawab mereka susah diajak meeting atau bertemu. Berbeda Palyja, pihak Aetra selalu responsif dengan Pemprov DKI.

“Aetra itu responsif. Ini yang dulu kenapa teman-teman tanya saya ngga cerita karena pada waktu itu lagi proses, bahwa yang satu responsif yang satu tidak responsif. Dan teman-teman juga bisa lihat proses pembangunannya selama 20 tahun dari situ bisa dibandingkan juga mana yang lebih bertanggung jawab dan tidak,” jelas Anies.

berharap Palyja bisa memberikan tanggung jawab terhadap pengelolaan air bersih di Jakarta. Apabila Palyja menghambat, maka Pemprov DKI akan konsultasi dengan KPK.

Foto: Infografis: Denny Pratama/

“Karena ini semua tidak lebih, tidak bukan untuk Jakarta punya akses air bersih dan kalau terhambat perusahaan swasta seperti ini, ya ini masalah. Nah kita konsultasi sama KPK, insyaallah bisa ada ruang-ruang hukum yang bisa dipakai untuk menjalankan ini,” kata dia.

Pada hari ini, Anies mengatakan Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum DKI Jakarta akan berkonsultasi ke KPK terkait swastanisasi air. Timnya akan memaparkan proses yang telah dilakukan pihaknya terkait swastanisasi air.

“Jadi begini tim tata kelola air ada pertemuan dengan didasarkan undangan dari KPK menyangkut ada laporan dari masyarakat. Kemudian kita berkepentingan, saya sampaikan kepada tim tata kelola air ini proses pengambil alihan ini berjalan sesuai dengan aturan hukum yang benar, tidak merugikan negara dan tidak merugikan kepentingan umum,” jelas dia.

Sebelumnya, Anies berencana mengambil alih pengelolaan air dari pihak swasta. Anies berargumen, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalami kerugian setelah perjanjian pada 1997 saat pengelolaan dilakukan oleh Palyja dan Aetra.

“Posisi Pemprov DKI sangat jelas dan tegas, Pemprov akan segera ambil alih pengelolaan air di Jakarta demi dukung target perluasan air bersih di Jakarta. Tujuannya koreksi perjanjian yang dibuat masa Orba ’97, selama 20 tahun perjanjian, pelayannya air bersih tidak sesuai dengan apa yang diharapkan,” kata Anies kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta (11/2).

‘Anies Sebut Banjir Kemarin Tidak Ada Apa-Apanya Dibanding Era Ahok’:

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!